Peringatan Triyono: NPT di Ambang Kehancuran di Tengah Ketegangan Eropa
Peringatan ini menegaskan bahwa rezim non-proliferasi nuklir global sedang melemah secara nyata dan terbuka. Tanpa respons kolektif, NPT berisiko kehilangan relevansi sebagai fondasi keamanan internasional. #kbanews
Jakarta | KBA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus Presiden Conference on Disarmament 2013, Triyono Wibowo, memperingatkan bahwa dunia saat ini tengah memasuki fase berbahaya, di mana Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) menghadapi proses “penghancuran sistemik” yang kian nyata.
Peringatan tersebut disampaikan Triyono merespons tema “Under Destruction” dalam Munich Security Conference (MSC) 2026, yang menurutnya tidak hanya menggambarkan situasi keamanan Eropa, tetapi juga mencerminkan kondisi rezim non-proliferasi global, sebagaimana disampaikan kepada KBA News, Sabtu 21 Februari 2026.
Menurut Triyono, terdapat dua faktor utama yang mendorong perubahan arah kebijakan Eropa. Pertama, memburuknya hubungan trans-Atlantik, di mana Eropa memandang Amerika Serikat di bawah Donald Trump mulai menjauh dari peran tradisionalnya sebagai security guarantor. Kedua, meningkatnya rasa tidak aman Eropa terhadap ancaman militer Rusia.
“Kombinasi faktor ini mendorong Eropa pada kesimpulan bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada payung keamanan AS, dan harus membangun kemampuan pertahanan sendiri,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Triyono menilai munculnya wacana pembentukan European nuclear deterrent sebagai perkembangan paling mengkhawatirkan, karena berpotensi langsung menggerogoti fondasi NPT.
Ia menegaskan bahwa proses pelemahan NPT sebenarnya telah berlangsung lama. Kesepakatan 1968 yang membatasi kepemilikan senjata nuklir pada lima negara kini telah bergeser, dengan jumlah negara pemilik nuklir meningkat menjadi sembilan.
“Yang berubah bukan hanya jumlahnya, tetapi juga sikapnya. Dulu keinginan memiliki senjata nuklir dilakukan secara diam-diam. Sekarang dilakukan secara terbuka, tanpa beban, dan tanpa tabu,” jelasnya.
Triyono juga menyoroti bahwa pelanggaran terhadap semangat NPT tidak hanya dilakukan oleh negara di luar perjanjian, tetapi juga oleh negara pihak NPT sendiri. Ia menyebut AUKUS sebagai contoh nyata bagaimana komitmen terhadap non-proliferasi mulai diabaikan.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa upaya pembentukan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) melalui Open Ended Working Group (OEWG) justru menghadapi resistensi dari negara-negara yang selama ini mengaku berkomitmen pada NPT, termasuk negara yang berada di bawah payung nuklir (umbrella states).
“Mereka berusaha menggagalkan lahirnya norma baru pelarangan senjata nuklir, dan ketika treaty itu terbentuk, mereka menolak ikut serta,” katanya.
Dalam forum MSC 2026, Triyono mencatat adanya dorongan kuat dari berbagai pemimpin Eropa untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga USD 928 miliar melalui program Re-Arm Europe, serta menghidupkan kembali gagasan European Army. Namun yang paling signifikan adalah munculnya kajian terbuka mengenai opsi nuklir bagi Eropa.
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa kehati-hatian yang selama ini menjadi pelajaran dari Perang Dingin mulai memudar.
“Pidato para pemimpin Eropa jelas mengindikasikan arah kebijakan baru yang memasukkan senjata nuklir sebagai bagian dari doktrin pertahanan,” ujarnya.
Situasi global semakin kompleks dengan berakhirnya perjanjian New START pada Februari 2026, yang menjadi perjanjian terakhir pembatasan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia. Dengan berakhirnya perjanjian tersebut, praktis tidak ada lagi mekanisme yang membatasi proliferasi nuklir, baik secara vertikal maupun horizontal.
Triyono menegaskan bahwa kondisi ini membuat ketentuan utama NPT, khususnya terkait larangan transfer senjata nuklir dan komitmen perlucutan, semakin kehilangan relevansi praktis.
Ia juga menyoroti belum adanya respons yang memadai dari negara-negara Non-Aligned Movement (GNB) terhadap perkembangan ini.
“Pertanyaan yang harus dijawab sekarang bukan lagi apakah NPT melemah, tetapi apakah dunia masih memiliki kemauan untuk mempertahankannya,” tegasnya.
Menurut Triyono, tanpa langkah kolektif yang tegas, dunia berisiko memasuki era baru proliferasi nuklir yang lebih terbuka dan tidak terkendali, yang pada akhirnya akan menggerus legitimasi seluruh arsitektur keamanan global. (kba)
Recent News
