Kenaikan Harga Pertamax: Apa yang Terjadi di Balik Layar?

Kenaikan harga Pertamax kembali menjadi sorotan, tidak hanya sebagai isu energi, tetapi juga sebagai masalah politik yang berpotensi menguji kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kenaikan ini terutama berdampak pada kelas menengah, yang selama ini dianggap sebagai penopang konsumsi nasional.

Dalam beberapa bulan terakhir, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax, mengalami penyesuaian yang signifikan seiring dengan lonjakan harga minyak dunia dan tekanan pada nilai tukar rupiah. Harga minyak mentah global telah menembus angka US$100 per barel, jauh lebih tinggi dari asumsi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel. Tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga memperparah kondisi fiskal pemerintah.

Kenaikan harga Pertamax dapat dipahami dari sudut pandang ekonomi. Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) berada dalam dilema antara mempertahankan harga yang rendah atau menjaga kesehatan fiskal dan keberlanjutan bisnis energi. Untuk menahan gejolak harga, pemerintah telah mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi energi. Namun, terdapat tantangan besar ketika logika ekonomi bertemu dengan realitas sosial. Masyarakat mendengar narasi positif tentang stabilitas ekonomi Indonesia, namun dalam kenyataannya, mereka menghadapi kenaikan harga pangan, biaya pendidikan, dan cicilan rumah, yang semakin membebani mereka. Rully Akbar, Peneliti Senior LSI Denny JA, mengungkapkan bahwa saat masyarakat merasakan pengorbanan namun tidak melihat manfaat ekonomi secara langsung, ini dapat berakibat pada menurunnya daya beli dan kepercayaan publik.

Dari perspektif politik, pengguna Pertamax merupakan kelompok yang tidak bisa diabaikan. Mereka adalah kelas menengah perkotaan, aktif di media sosial, memiliki akses informasi yang tinggi, dan sering menjadi pembentuk opini publik. Dukungan terhadap pemerintah tidak hanya bergantung pada hasil pemilu atau survei kepuasan, tetapi juga pada persepsi keadilan dalam distribusi beban ekonomi. Jika masyarakat merasa bahwa kenaikan harga adalah konsekuensi yang adil dan merata, resistensi terhadap kebijakan tersebut cenderung rendah. Sebaliknya, jika mereka merasa hanya sebagian kelompok yang menanggung beban, ketidakpuasan akan tumbuh dengan cepat.

Masalah harga Pertamax bukan sekadar angka tambahan per liter, melainkan ujian bagi pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga komunikasi politik yang efektif. Sejarah menunjukkan bahwa krisis sering kali berakar dari akumulasi ketidakpuasan yang terabaikan. Pertanyaannya kini adalah, apakah pemerintah mampu menjaga kepercayaan publik di tengah peningkatan biaya hidup? Dalam konteks politik, yang paling mahal bukan hanya harga BBM, tetapi hilangnya kepercayaan masyarakat.