Perlambatan Kredit dan Meningkatnya NPL Hambat Pemulihan UMKM

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, menyampaikan pandangan kritis mengenai kondisi terkini sektor perbankan dan dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana signifikan melalui saldo anggaran lebih (SAL) hingga mencapai Rp 200 triliun pada tahun sebelumnya, pertumbuhan kredit perbankan justru menunjukkan tren perlambatan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait potensi peningkatan risiko kredit macet (non-performing loan/NPL) yang diprediksi akan mencapai level tinggi pada tahun 2025.

Pernyataan Hery Gunardi ini menyoroti kompleksitas permasalahan yang dihadapi UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. UMKM memiliki peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, pemulihan UMKM pasca pandemi Covid-19 masih belum optimal, dan tekanan terhadap arus kas menjadi kendala utama yang menghambat pertumbuhan sektor ini.

"Pertumbuhan kredit terus melambat sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Di saat yang sama, angka NPL mulai meningkat sejak Desember 2024 dan bertahan di level yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan tekanan arus kas pelaku UMKM belum sepenuhnya pulih," ujar Hery Gunardi dalam acara OJK Institute secara virtual, Kamis (19/2/2026). Penjelasan ini mengindikasikan bahwa injeksi likuiditas dari pemerintah, meskipun signifikan, belum mampu secara efektif mendorong pertumbuhan kredit dan mengurangi risiko NPL.

Lebih lanjut, Hery Gunardi menekankan bahwa perlambatan pertumbuhan kredit bukan semata-mata disebabkan oleh masalah likuiditas. Faktor struktural dalam perekonomian domestik juga memegang peranan penting. Pelemahan yang terjadi pada tiga sektor utama penyumbang PDB, yaitu manufaktur, pertanian, dan perdagangan, turut berkontribusi pada perlambatan kredit. Ketiga sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, sehingga kinerja yang kurang optimal akan berdampak signifikan pada perekonomian secara keseluruhan.

Penurunan konsumsi, yang menyebabkan margin usaha tertekan dan menghambat ekspansi, menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi perlambatan kredit. Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha cenderung menahan diri untuk melakukan investasi dan ekspansi, yang pada akhirnya berdampak pada permintaan kredit.

"Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan. Dan ini tercermin pada pertumbuhan kredit yang melemah. Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp 200 triliun, likuiditas tambahan tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita," jelas Hery Gunardi. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, Hery Gunardi juga menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi dan arah kebijakan moneter saat ini belum mendapatkan respons positif dari pelaku usaha. Hal ini mencerminkan adanya sikap "wait and see" dari pelaku usaha, yang disebabkan oleh ketidakpastian dan keraguan terhadap prospek bisnis ke depan.

"Fasilitas kredit yang sudah disetujui oleh bank dan likuiditas tersedia tetapi realisasi penarikan tertahan. Ini mencerminkan sikap wait and see dari dunia usaha dan juga rumah tangga sebagai nasabah individu. Jadi tantangannya bukan pada supply dana tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan," pungkasnya.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini bukan hanya terkait ketersediaan dana, tetapi juga terkait dengan membangun kepercayaan dan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek bisnis ke depan. Pemerintah dan otoritas terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keyakinan pelaku usaha, sehingga mereka berani melakukan investasi dan ekspansi.

Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Kondisi perlambatan pertumbuhan kredit dan peningkatan risiko NPL pada sektor UMKM memiliki implikasi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Jika masalah ini tidak segera diatasi, dapat menghambat pemulihan ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan risiko terjadinya krisis keuangan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Berikut adalah beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

Reformasi Struktural Ekonomi: Pemerintah perlu melakukan reformasi struktural ekonomi untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur, pertanian, dan perdagangan. Reformasi ini dapat mencakup peningkatan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi.

Stimulus Fiskal yang Tepat Sasaran: Pemerintah perlu mengalokasikan stimulus fiskal yang tepat sasaran untuk membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Stimulus ini dapat berupa subsidi bunga, penundaan pembayaran pajak, atau bantuan langsung tunai.

Peningkatan Akses Keuangan: Pemerintah dan perbankan perlu bekerja sama untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan proses pengajuan kredit, penurunan suku bunga, dan pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Pendampingan dan Pelatihan: Pemerintah perlu memberikan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM untuk meningkatkan kemampuan manajemen, pemasaran, dan produksi. Pendampingan dan pelatihan ini dapat membantu UMKM untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi risiko gagal bayar.

Penguatan Pengawasan Kredit: Perbankan perlu memperkuat pengawasan kredit untuk mengidentifikasi potensi risiko NPL sejak dini. Pengawasan kredit yang efektif dapat membantu bank untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan mengurangi kerugian akibat kredit macet.

Peningkatan Literasi Keuangan: Pemerintah dan perbankan perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama pelaku UMKM. Literasi keuangan yang baik dapat membantu masyarakat untuk membuat keputusan keuangan yang tepat dan menghindari risiko penipuan.

Koordinasi Kebijakan: Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu berkoordinasi secara erat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi. Koordinasi yang baik dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil saling mendukung dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Kesimpulan

Perlambatan pertumbuhan kredit dan peningkatan risiko NPL pada sektor UMKM merupakan tantangan serius yang perlu segera diatasi. Pemerintah dan otoritas terkait perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keyakinan pelaku usaha, mendorong investasi, dan memperkuat daya saing UMKM. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi, diharapkan sektor UMKM dapat kembali tumbuh dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Keberhasilan pemulihan UMKM akan menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Tanpa adanya perbaikan fundamental dalam sektor ini, injeksi likuiditas saja tidak akan cukup untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Fokus pada penguatan struktural dan peningkatan kepercayaan pelaku usaha menjadi esensi dalam menghadapi tantangan ini.