Bank Indonesia Luncurkan PINISI untuk Tingkatkan Permintaan Kredit Perumahan dan UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) merancang inisiatif baru bertajuk PINISI (Percepatan Intermediasi Indonesia).

Ini merupakan bagian dari penguatan kebijakan makroprudensial yang pro-growth (mendukung pertumbuhan).

Program ini dirancang untuk memperkuat sisi permintaan (demand) pembiayaan, melengkapi instrumen insentif likuiditas yang selama ini berfokus pada sisi penawaran (supply).

Lihat Foto

"PINISI merupakan inisiatif strategi komunikasi dan koordinasi kebijakan makroprudensial yang bertujuan mendorong akselerasi intermediasi yang optimal, seimbang, dan inklusif, untuk mendorong ekonomi nasional tumbuh lebih tinggi," kata Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis, Jumat (6/2/2026).

Menjawab tantangan permintaan kredit

Rancangan PINISI muncul di tengah dinamika intermediasi perbankan yang masih menghadapi tantangan dari sisi permintaan kredit.

Pertumbuhan kredit perbankan 2025 tercatat 9,6 persen (year on year/yoy), masih dalam kisaran proyeksi BI, yakni 8 sampai 11 persen. Untuk 2026, kredit diproyeksikan tumbuh 8 sampai 12 persen (yoy).

Namun, dari sisi demand, BI mencatat sejumlah catatan. Kinerja korporasi memang membaik pada semester II 2025, tercermin dari pertumbuhan penjualan dan belanja modal (capital expenditure /capex).

Meski demikian, kredit rumah tangga, khususnya segmen konsumsi dan kredit pemilikan rumah (KPR) kelas menengah dan atas, masih menunjukkan perlambatan.

Lihat Foto

Sementara itu, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit terus menurun, dari 20,55 persen pada Desember 2023 menjadi 17,49 persen pada Desember 2025.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, bauran kebijakan BI diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas.

Ia menyatakan kebijakan makroprudensial akan terus diarahkan pro-growth guna mendukung intermediasi perbankan.

PINISI diposisikan sebagai upaya mengakselerasi permintaan pembiayaan yang selaras dengan kebutuhan riil sektor prioritas dan unggulan daerah.

Sinergi dan debottlenecking sektor prioritas

Alexander menjelaskan bahwa tujuan utama PINISI meliputi penguatan transmisi kebijakan makroprudensial BI, menjembatani program liquidity supply (pasokan likuiditas) dan loan demand (permintaan kredit), debottlenecking kredit atau pembiayaan sektor prioritas, membangun sinergi efektif dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pelaku industri, serta meningkatkan optimisme pelaku usaha dan masyarakat.

Konsep bridging antara likuiditas dan permintaan menjadi relevan seiring penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang telah ditingkatkan dari maksimal 4 persen menjadi hingga 5,5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Per Januari 2026, insentif KLM yang diterima perbankan mencapai Rp 398 triliun atau 4,55 persen terhadap DPK.