DPRD Jawa Barat Dorong Persiapan Program Pengentasan Kemiskinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menyiapkan program pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama. Selain itu, perhatian terhadap pembenahan tata ruang juga dinilai sangat diperlukan.

Tingkat Kepuasan Publik

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mencapai 95 persen berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Meskipun angka ini menunjukkan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, Ono menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh membuat pihak eksekutif lengah.

“95 persen lebih, Alhamdulillah, karena pemerintah daerah, gubernur, dan DPRD menjadi satu kesatuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya. Namun, ia juga mengakui bahwa masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam bidang perekonomian.

Prioritas Pembangunan

Ono menjelaskan bahwa DPRD dan gubernur telah sepakat untuk menyusun prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dari tahun pertama hingga 2030. Pada tahun 2025, fokus utama akan ditempatkan pada pengembangan infrastruktur dasar, termasuk jalan, penerangan jalan umum, jembatan, dan infrastruktur pendidikan.

Memasuki tahun 2026, sambil melanjutkan program pemerataan infrastruktur, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan diarahkan untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Hal ini diharapkan dapat menjadi fondasi penguatan ekonomi daerah.

Pemantauan Program dan Pengembangan Industri

Ono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa DPRD akan terus memantau program-program yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti program “Cari Gawe” yang bertujuan untuk menekan angka pengangguran.

“Ada beberapa pusat industri baru yang sedang dibangun, terutama di kawasan Rebana. Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang ada sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya.

Pentingnya Tata Ruang dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Ono juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan kepastian tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), moratorium tambang, serta penataan kawasan industri dan perumahan menjadi langkah-langkah penting untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha.

DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi struktur APBD, khususnya yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah di bidang ekonomi, agar anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak pada pertumbuhan dan pengurangan angka kemiskinan.

Catatan tentang Angka Kemiskinan

Walaupun terdapat penurunan angka kemiskinan, meskipun tidak signifikan, hal ini tetap menjadi perhatian DPRD. Ono menegaskan pentingnya menjalankan fungsi pengawasan yang selaras dengan kebijakan gubernur untuk mencapai tujuan tersebut.