DPRD Jawa Barat Dorong Program Pengentasan Kemiskinan dan Pembenahan Tata Ruang

DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera menyiapkan program pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama. Selain itu, pembenahan tata ruang juga menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mencapai 95 persen berdasarkan survei oleh Indikator Politik Indonesia, patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa hal ini tidak boleh membuat pihak eksekutif lengah dalam mengatasi berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan perekonomian.

“Meskipun angka kepuasan tinggi, kita harus jujur bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan di Jawa Barat,” ujar Ono pada Rabu (18/2). Ia menambahkan bahwa DPRD dan gubernur telah sepakat untuk menyusun prioritas pembangunan dari tahun pertama hingga 2030.

Fokus Pembangunan Infrastruktur

Pada tahun 2025, fokus pembangunan akan diarahkan pada infrastruktur dasar, termasuk jalan, penerangan jalan umum (PJU), jembatan, dan infrastruktur pendidikan. Memasuki tahun 2026, DPRD berencana untuk menjalankan program pemerataan infrastruktur, dengan anggaran APBD yang juga akan digunakan untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota dalam memperbaiki jalan rusak.

Ono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, DPRD akan terus memantau pelaksanaan program-program yang telah diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk program “Cari Gawe” yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran.

Perhatian terhadap Tata Ruang

Ono juga menekankan pentingnya kepastian tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia menyebutkan bahwa evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), moratorium tambang, serta penataan kawasan industri dan perumahan merupakan langkah-langkah penting untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha.

DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi struktur APBD, khususnya yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah yang fokus pada ekonomi, agar anggaran yang dialokasikan benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

“Meskipun sudah ada penurunan angka kemiskinan, walaupun tidak signifikan, ini tetap menjadi perhatian kami di DPRD. Kami akan menjalankan fungsi pengawasan yang selaras dengan kebijakan gubernur,” tutup Ono.