Pemerintah Rencanakan Penghapusan Total Subsidi BBM dan Alihkan ke Bantuan Langsung Tunai

Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara total dalam waktu dua tahun ke depan, dengan target akhir pada 2027. Rencana ini bertujuan untuk mengalihkan subsidi yang sebelumnya berbasis komoditas ke dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang memenuhi syarat.

Dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (20/2), Luhut menyatakan, "Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM solar atau apa pun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya."

Menurut Luhut, skema subsidi berbasis komoditas yang selama ini diterapkan perlu diubah agar lebih tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya memberikan subsidi secara langsung kepada individu yang membutuhkan daripada melekat pada harga BBM. Dengan perubahan ini, pemerintah berharap dapat menghemat anggaran yang signifikan, diperkirakan hingga miliaran dolar AS.

"Kita bisa menghemat banyak anggaran dengan sistem subsidi yang lebih tepat sasaran," tuturnya.

Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendata penerima subsidi dengan lebih akurat. "Dengan kecerdasan buatan, kita bisa mengidentifikasi kendaraan mana yang berhak mendapatkan jenis bahan bakar tertentu. Pemerintah juga terus memperbaiki teknologi ini, yang dikembangkan oleh lebih dari 300 anak muda Indonesia," katanya.

Luhut optimis bahwa sistem yang baru ini akan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran subsidi dan memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.