Pemerintah Telusuri Keterlibatan Korporasi dalam Banjir Besar di Sumatera

JAKARTA – Di tengah upaya evakuasi dan pemulihan yang masih berlangsung, pemerintah Indonesia mulai meneliti penyebab utama dari bencana banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa terdapat 12 perusahaan yang berhubungan langsung dengan wilayah terdampak dan diduga berkontribusi terhadap kerusakan ekologis yang memperparah situasi banjir.

Raja Juli mengonfirmasi bahwa identitas perusahaan-perusahaan tersebut belum diumumkan, namun proses hukum terhadap mereka sedang berjalan. "12 perusahaan itu yang terkait dengan lokasi banjir," ungkapnya saat konferensi pers di kompleks DPR/MPR pada Kamis (4/12/2025).

Tim penegak hukum telah dikerahkan ke lokasi untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam tata kelola hutan serta aktivitas pemanfaatan lahan. Selain itu, kementerian juga mempersiapkan pencabutan izin pemanfaatan hutan bagi sekitar 20 perusahaan lainnya, yang melibatkan total 750 ribu hektare lahan yang tersebar di beberapa wilayah, termasuk area yang terimbas banjir. Langkah ini mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto.

Banjir Akibat Kombinasi Beberapa Faktor

Menurut Raja Juli, bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada 25 November 2025 disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk siklon tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrem. Kondisi geomorfologi daerah aliran sungai dan kerusakan daerah tangkapan air semakin memperparah bencana, menyebabkan banjir dan longsor yang meluas.

Dampak Bencana yang Memperlihatkan Skala Kehancuran

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (4/12/2025) mencatat bahwa bencana ini telah mengakibatkan 836 korban jiwa, 518 orang hilang, dan sekitar 2,7 ribu warga mengalami luka-luka. Geoportal Data Bencana Indonesia juga melaporkan bahwa 51 kabupaten/kota terdampak, menjadikannya sebagai salah satu bencana paling menghancurkan dalam satu dekade terakhir.

Kerusakan infrastruktur akibat bencana ini juga signifikan, dengan 10,5 ribu rumah rusak, 536 fasilitas umum terdampak, dan 25 fasilitas kesehatan lumpuh. Selain itu, 326 sekolah mengalami kerusakan, 185 rumah ibadah terdampak, 115 gedung pemerintahan rusak, dan 295 jembatan putus.

Temuan mengenai potensi keterlibatan perusahaan dalam bencana ini kini menjadi fokus perhatian publik. Banyak pihak menilai bahwa tindakan pemerintah untuk menindak korporasi merupakan langkah penting dalam mengembalikan fungsi ekologis kawasan dan mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang.