Prabowo Teken Kesepakatan Tarif dengan AS, Peluang Ekspansi bagi UMKM

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS) dengan salah satu agenda utama menandatangani kesepakatan tarif antara Indonesia dan AS.

Langkah ini diproyeksikan tidak hanya menjaga kinerja ekspor nasional, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga industri untuk memperluas pasar.

Kesepakatan tarif tersebut menjadi bagian dari dinamika hubungan dagang Indonesia–AS di tengah meningkatnya tensi perdagangan global dan kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Washington terhadap sejumlah negara mitra dagang.

Lihat Foto

Latar belakang kesepakatan tarif

Pemerintah Indonesia sebelumnya menghadapi ancaman tarif resiprokal sebesar 32 persen dari AS.

Namun, melalui serangkaian negosiasi, tarif tersebut berhasil ditekan menjadi 19 persen. Angka ini disebut sebagai salah satu yang terendah di kawasan ASEAN.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa penurunan tarif dilakukan melalui skema negosiasi yang mencakup pembukaan akses pasar domestik yang lebih luas bagi produk-produk asal AS, termasuk penyesuaian sejumlah tarif dan hambatan non-tarif.

Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai upaya menjaga daya saing ekspor Indonesia sekaligus mempertahankan stabilitas hubungan dagang bilateral dengan salah satu mitra strategis utama.

Komitmen pemerintah dan prioritas sektor ekspor

Lihat Foto

Executive Director Segara Institute, Piter Abdullah, menilai pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengupayakan perjanjian tarif yang menguntungkan bagi Indonesia.

“Presiden dan pemerintah tampak berkomitmen serta berupaya mendapatkan perjanjian tarif yang paling menguntungkan bagi Indonesia,” ujar Piter.

Menurut Piter, sejumlah sektor unggulan Indonesia perlu menjadi prioritas dalam negosiasi dagang dengan AS.

Komoditas seperti minyak sawit alias crude palm oil (CPO), tekstil, alas kaki, serta karet selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia ke pasar AS.

Sektor-sektor tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap nilai ekspor, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan rantai pasok UMKM di dalam negeri.

Dengan demikian, setiap perubahan tarif berpotensi berdampak langsung terhadap aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah.

Piter menilai kesepakatan tarif justru akan mendorong neraca perdagangan Indonesia. Hal ini tercermin dari kinerja neraca dagang yang masih mampu mencatatkan surplus di tengah dinamika perang tarif global.