ICoSI UMY: Prof Janitha Soroti Kebijakan dan Infrastruktur sebagai Kunci Transformasi Digital Pendidikan Tinggi
Transformasi teknologi digital dinilai sebagai faktor penentu dalam membentuk masa depan pendidikan tinggi yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR), hingga blockchain kini memainkan peran sentral dalam mendorong reformasi pendidikan tinggi. Namun, kesenjangan akses dan kesiapan infrastruktur masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi oleh institusi pendidikan di seluruh dunia.
Dalam konteks ini, Guru Besar dari Bukhara University, Uzbekistan, Prof. Janitha Amarasena, Ph.D., menekankan pentingnya peran kebijakan yang efektif dalam mengatur penerapan teknologi informasi di dunia pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Janitha dalam sesi keynote speech pada gelaran International Conference on Sustainable Innovation (ICoSI) yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Rabu (6/8).
“Kita sebagai manusia tidak bisa menolak perkembangan teknologi, termasuk penggunaan AI, yang esensial bahkan dalam sektor pendidikan tinggi. Namun, teknologi hanya akan efektif jika diatur dalam kebijakan yang tepat pada setiap penerapannya. Dengan strategi yang benar, kita dapat menjamin akses teknologi yang adil, pembelajaran yang bermakna, dan inovasi yang berkelanjutan,” ujar Janitha.
Dalam paparannya, Janitha menjelaskan bagaimana pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) secara strategis dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa, personalisasi pembelajaran, serta efisiensi administrasi. Ia menyebutkan model konstruktivistik dalam Constructive Learning Theory sebagai dasar penting dalam mendukung pendekatan pembelajaran aktif dan kolaboratif. Ini didukung dengan bantuan alat digital seperti simulasi, coding tools, hingga kolaborasi daring.
Namun, di tengah potensi besar ini, tantangan digital tetap ada, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas. Janitha menilai bahwa kesulitan utama masih berkutat pada infrastruktur ICT yang belum merata, minimnya perangkat digital, serta resistensi dari para pendidik terhadap perubahan sistem. Pemerintah perlu menjadi penggerak utama dalam membangun ekosistem pendidikan berbasis teknologi.
Ia menekankan bahwa hal yang mendesak dalam pembangunan ekosistem tersebut mencakup beberapa aspek, di antaranya investasi pada infrastruktur, literasi digital, hingga regulasi etis untuk AI dan big data.
Mengambil studi kasus dari Uzbekistan, Janitha mencontohkan bagaimana strategi nasional di negara tersebut mulai mengintegrasikan teknologi sebagai fondasi utama pendidikan. Salah satu prioritasnya adalah pengembangan smart city dan digital literacy yang didorong pemerintah untuk menunjang pendidikan berbasis teknologi. Penetrasi internet di Uzbekistan melonjak dari 3,6% pada 2021 menjadi 12,3% dalam tiga tahun, didorong oleh kebijakan pemerintah yang fokus pada digitalisasi sektor pendidikan.
“Pendidikan yang efektif harus mencakup tiga elemen utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan implementasi. Tanpa ketiganya, pendidikan tidak akan mampu menciptakan perubahan yang nyata. Teknologi, pada hari ini, diibaratkan sebagai pena dan kertas bagi generasi kita. Maka, perlu dimanfaatkan dengan bijak, dan bersama-sama membangun masa depan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Janitha. (ID)




