Menteri Keuangan Purbaya: Defisit APBN Diperkirakan Melebar, Namun Ekonomi Tetap Terkendali

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mengganggu stabilitas kinerja ekonomi. Dalam sebuah wawancara setelah Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Jakarta, Jumat, Purbaya menyatakan, "Mungkin (defisit) akan bergerak sedikit ke atas. Tapi yang jelas, kami amankan tidak melanggar undang-undang."

Purbaya menjelaskan bahwa defisit APBN untuk tahun 2025 diperkirakan akan meningkat dari batas proyeksi yang ditetapkan pada laporan semester lalu sebesar 2,78 persen. Hal ini disebabkan oleh perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan kinerja ekonomi.

Dia menambahkan, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, perkembangan defisit APBN ke depan akan semakin terkendali. "Dan yang penting ekonomi makin bergerak, keuntungan perusahaan juga makin baik. Otomatis nanti akan diterjemahkan kepada harga saham yang lebih tinggi," ujarnya.

Defisit APBN 2025 telah dikoreksi dari target awal 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,78 persen PDB. Revisi ini dilakukan dengan mempertimbangkan penerimaan negara yang melambat dari target yang ditetapkan.

Sesuai dengan laporan terbaru dari Kementerian Keuangan, defisit APBN berada pada level 2,35 persen terhadap PDB per 30 November 2025, dengan nilai sebesar Rp560,3 triliun. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.351,5 triliun atau setara dengan 82,1 persen dari proyeksi APBN tahun ini yang mencapai Rp2.865,5 triliun. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp2.911,8 triliun, yang setara dengan 82,5 persen dari proyeksi Rp3.527,5 triliun.

Walaupun penerimaan negara diproyeksikan berada di bawah target, Menteri Keuangan Purbaya berkomitmen untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3 persen.